Berita Bupati Gowa Kortastipidkor Polri korupsi pemerasan Sitti Husniah Talenrang tppu

Bupati Gowa Jadi Tersangka Korupsi, Diduga Minta Uang dari Pengembang dan Minimarket

bila salsabila3 minggu ago

6 3 minutes read

Kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat publik sering kali mengundang perhatian luas dari masyarakat. Terbaru, Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri. Penetapan ini muncul setelah serangkaian penyelidikan yang melibatkan pemeriksaan 30 saksi dan 4 ahli, yang mengarah pada dugaan pemerasan yang melibatkan jumlah uang yang signifikan. Kejadian ini tentunya mengguncang kepercayaan publik terhadap integritas pejabat pemerintah di daerah tersebut.

Proses Penetapan Tersangka

Direktur Penindakan Kortastipidkor, Brigjen Pol Robertus Yohanes De Deo, mengumumkan bahwa keputusan untuk menetapkan Husniah sebagai tersangka diambil setelah melalui forum gelar perkara yang intens. Dalam konferensi pers yang dilaksanakan di Mabes Polri pada tanggal 25 September 2026, ia menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut dicapai setelah menganalisis bukti dan keterangan dari berbagai pihak.

Rangkaian Dugaan Pemerasan

Penyidik mengidentifikasi empat kejadian utama yang mengindikasikan adanya praktik pemerasan oleh Sitti Husniah, dengan total uang yang terungkap mencapai Rp1,1 miliar. Setiap kejadian mencerminkan cara-cara yang beragam untuk memperoleh keuntungan finansial secara ilegal.

Pengurusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Kasus pertama berkaitan dengan proses pengurusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) oleh pengembang perumahan. Diduga, Husniah menginstruksikan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman untuk meminta kontribusi uang dari pengembang, yang berkisar antara Rp1 juta hingga Rp1,5 juta untuk setiap unit rumah. Dalam konteks ini, PT Royal Persada dilaporkan memberikan Rp100 juta, sementara PT Renjana menyerahkan Rp50 juta melalui perantara yang merupakan sopir pribadinya.

Permintaan Dana CSR untuk Minimarket

Kejadian kedua berhubungan dengan pembukaan gerai minimarket. Dalam hal ini, Husniah melalui orang kepercayaannya berinisial HA, meminta dana dengan alasan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebesar Rp85 juta untuk setiap pembukaan gerai baru. Keterlibatan pihak Indomaret dalam kasus ini terungkap setelah mereka disebut telah memberikan dana sebanyak tiga kali, dengan total mencapai Rp850 juta.

Pengurusan Izin Persetujuan Bangunan Gedung

Kejadian ketiga melibatkan pengurusan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Perumahan Royal Spring. Husniah diduga meminta satu unit rumah dengan potongan harga yang signifikan, yaitu 70 persen dari harga awal Rp1,4 miliar, sebagai syarat untuk memberikan persetujuan. Rumah tersebut diperoleh dengan menggunakan nama pihak lain dan hanya dibayar sebesar Rp420 juta.

Sponsorship Kegiatan Beautiful Malino

Kejadian keempat mencakup permintaan dana sponsorship untuk acara Beautiful Malino. Penyidik menemukan adanya permintaan dana senilai Rp100 juta yang diajukan kepada Indomaret sebelum audiensi mengenai pembukaan gerai tersebut berlangsung. Permintaan ini menunjukkan adanya pola yang terstruktur dalam tindakan pemerasan yang dilakukan oleh Husniah.

Penyitaan Aset Terkait Kasus Korupsi

Selain penetapan status tersangka, pihak penyidik juga melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset milik Sitti Husniah, yang total nilainya mencapai Rp5,5 miliar. Aset yang disita mencakup:

Satu unit rumah di Royal Spring, Kabupaten Gowa, yang bernilai Rp1,4 miliar.
Satu unit rumah di Waterfront, Kota Makassar, dengan nilai Rp3,5 miliar.
Satu unit mobil Toyota Hiace tahun 2025, senilai Rp682 juta.

Penyitaan aset ini adalah langkah penting dalam upaya memerangi korupsi dan memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh secara ilegal dapat dipulihkan untuk negara.

Dampak Kasus Korupsi terhadap Masyarakat

Kasus ini tidak hanya berdampak pada karir politik Husniah, tetapi juga menimbulkan dampak jangka panjang bagi masyarakat. Ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah daerah dapat meningkat, menciptakan skeptisisme mengenai integritas calon pemimpin di masa depan. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan publik yang transparan dan bebas dari praktik korupsi.

Peran Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi

Dalam konteks ini, masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:

Melaporkan dugaan praktik korupsi kepada pihak berwenang.
Berpartisipasi dalam program-program anti-korupsi yang diadakan oleh pemerintah atau lembaga masyarakat sipil.
Menjalin komunikasi yang baik dengan pejabat publik untuk meminta transparansi dalam kebijakan dan pengelolaan anggaran.
Menggunakan hak suara untuk memilih pemimpin yang memiliki integritas.
Mendukung inisiatif yang mendidik masyarakat tentang pentingnya pemerintahan yang bersih.

Pandangan ke Depan

Kejadian ini menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat terhadap pejabat publik dan perlunya sistem yang lebih transparan dalam pengelolaan anggaran daerah. Upaya pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang. Dengan adanya tindakan tegas terhadap pelanggaran, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat diperbaiki.

Kasus dugaan korupsi Bupati Gowa ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Dalam menegakkan hukum, kesadaran masyarakat dan komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi adalah kunci utama. Melalui kolaborasi antara masyarakat dan lembaga penegak hukum, diharapkan Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan adil untuk generasi mendatang.