Dishub Cimahi Tindak Tegas Kendaraan Bandel di 7 Titik, Atasi Kemacetan dan Ketertiban Lalu Lintas

bila salsabilaApril 22, 2026

19 3 minutes read

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cimahi kini mengintensifkan langkah penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir di berbagai ruas jalan kota. Melalui program yang dikenal dengan nama Gakumdu (Penegakan Hukum Terpadu), para petugas menargetkan titik-titik yang rawan kemacetan serta lokasi-lokasi yang sering dikeluhkan oleh masyarakat. Tindakan ini diambil untuk merespons semakin banyaknya aduan publik mengenai parkir yang tidak sesuai aturan, baik dari kendaraan roda dua maupun roda empat, yang dianggap mengganggu kelancaran lalu lintas.

Respons Terhadap Aduan Masyarakat

Kenaikan aduan dari masyarakat mengenai masalah parkir sembarangan menjadi sorotan utama bagi Dishub Cimahi. Pelanggaran ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga berpotensi menyebabkan kemacetan yang lebih parah di sejumlah ruas jalan utama. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan berkomitmen untuk menanggapi keluhan ini dengan serius.

Dasar Hukum Penegakan Hukum

Ajat Sudrajat, Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Cimahi, menerangkan bahwa kegiatan Gakumdu ini dilaksanakan berdasarkan peraturan hukum yang jelas dan melibatkan koordinasi antara berbagai instansi terkait. Ia menekankan pentingnya tindakan ini untuk memastikan bahwa ketertiban lalu lintas dapat terjaga dengan baik.

“Gakumdu merupakan kegiatan penegakan hukum yang berkaitan dengan lalu lintas parkir di seluruh wilayah Kota Cimahi,” ungkap Ajat ketika diwawancarai. Hal ini menunjukkan keseriusan Dishub dalam menanggulangi masalah yang ada dan menjamin kenyamanan masyarakat.

Dasar Hukum dan Regulasi yang Mendukung

Penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 287 ayat 1. Selain itu, kegiatan ini juga diperkuat dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi Nomor 55/Kep/42/Dishub mengenai Tim Operasi Penegakan Parkir Tahun 2026. Regulasi ini memberikan landasan yang kuat untuk melaksanakan operasi penegakan hukum yang lebih efektif dan terfokus.

Pelaksanaan Operasi Penegakan Hukum

Operasi penegakan hukum dilaksanakan setiap hari mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WIB. Ajat menjelaskan bahwa meskipun kegiatan ini merupakan agenda rutin, penentuan lokasi yang menjadi prioritas untuk ditindak tetap didasarkan pada laporan dan aduan masyarakat. Hal ini memastikan bahwa operasi tersebut tepat sasaran dan efektif dalam mengurangi pelanggaran yang ada.

“Setelah dimulainya kegiatan pagi ini, beberapa titik telah kita tindak. Kegiatan ini adalah bagian dari rutinitas yang dilakukan oleh Dishub untuk memastikan kelancaran lalu lintas,” tambahnya.

Titik Fokus Penertiban

Beberapa lokasi yang menjadi perhatian utama dalam penertiban ini mencakup kawasan Taman Kota, area sekitar pesantren, Flyover Cimindi, Jalan Melong Mandiri 1, akses menuju Baros, Jalan Sudirman, serta di depan Rumah Sakit Dustira. Penentuan titik-titik ini tidak hanya berdasarkan laporan, tetapi juga hasil evaluasi dari kondisi di lapangan.

Taman Kota
Area sekitar pesantren
Flyover Cimindi
Jalan Melong Mandiri 1
Depan Rumah Sakit Dustira

Koordinasi Sebelum Pelaksanaan

Ajat menegaskan bahwa sebelum melaksanakan operasi, pihaknya melakukan rapat koordinasi untuk menetapkan lokasi-lokasi yang akan ditindak. Proses ini sangat penting mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki, sehingga tidak semua wilayah dapat dijangkau dalam satu waktu. Dengan cara ini, Dishub Cimahi berupaya untuk melakukan penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien.

Strategi untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Upaya Dishub Cimahi tidak hanya sebatas pada penegakan hukum, tetapi juga berfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas. Melalui sosialisasi dan kampanye, Dishub berharap dapat mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif dari parkir sembarangan. Menurut Ajat, kesadaran masyarakat adalah kunci dalam menciptakan ketertiban lalu lintas yang berkelanjutan.

Kampanye Edukasi dan Sosialisasi

Dishub Cimahi juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengadakan kampanye edukasi. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain:

Diseminasi informasi melalui media sosial
Penyuluhan di sekolah-sekolah dan komunitas
Pengadaan spanduk dan poster di area rawan kemacetan
Pelatihan untuk pengemudi angkutan umum
Program kerja sama dengan organisasi masyarakat

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat akan lebih sadar akan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dan tidak melakukan parkir sembarangan.

Evaluasi dan Monitoring Kegiatan

Untuk memastikan bahwa kegiatan penegakan hukum ini berjalan efektif, Dishub Cimahi melakukan evaluasi secara berkala. Hal ini bertujuan untuk menilai dampak dari kegiatan yang telah dilakukan serta mencari cara untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di lapangan. Ajat menambahkan, feedback dari masyarakat juga sangat penting untuk perbaikan ke depan.

Pentingnya Umpan Balik Masyarakat

Umpan balik dari masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan program ini. Dishub mengajak masyarakat untuk aktif memberikan laporan mengenai pelanggaran yang terjadi. Dengan informasi yang akurat, Dishub dapat lebih cepat dan tepat dalam mengambil tindakan. Ini adalah langkah kolaboratif yang diharapkan dapat mendukung terciptanya lalu lintas yang lebih tertib dan aman.

Kesimpulan: Menuju Lalu Lintas yang Lebih Tertib

Dengan langkah-langkah yang diambil oleh Dishub Cimahi, diharapkan pelanggaran parkir dapat berkurang dan kemacetan yang sering terjadi dapat diminimalisir. Penegakan hukum yang tegas, ditunjang oleh edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, menjadi kunci dalam menciptakan ketertiban lalu lintas. Upaya ini bukan hanya untuk kepentingan pemerintah, tetapi juga demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.