Jakarta – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera sedang berupaya untuk mempercepat penanganan Sungai Krueng Tamiang yang terletak di Kabupaten Aceh Tamiang. Normalisasi dan pengendalian aliran sungai ini merupakan langkah krusial guna meminimalkan risiko banjir yang dapat membahayakan permukiman, lahan pertanian, dan berbagai aktivitas masyarakat setempat. Inisiatif ini diambil dalam kerangka kolaborasi antara Satgas PRR, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, serta kementerian dan lembaga terkait. Kegiatan ini adalah tindak lanjut dari proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Satgas PRR di wilayah tersebut.
Upaya Kolaboratif dalam Penanganan Sungai Krueng Tamiang
Dalam rapat koordinasi yang membahas tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan oleh Satgas PRR di Aceh Tamiang, Marsma TNI Ridha Hermawan, yang menjabat sebagai Wakil Kepala Posko Nasional Satgas PRR, menegaskan pentingnya kerjasama antara semua pihak. “Kami tidak hanya datang untuk berbicara dan kemudian pergi. Kami berusaha untuk berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna mencari solusi yang efektif,” ungkapnya.
Rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditargetkan hingga tahun 2026 telah mencakup penyediaan tiga paket pekerjaan penting yang berhubungan dengan pengendalian banjir serta penanganan muara Sungai Krueng Tamiang. Program ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas aliran sungai dan melindungi masyarakat dari potensi banjir yang berulang.
Data Paket Pekerjaan Kementerian Pekerjaan Umum
Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum per 11 Agustus 2026, terdapat 26 paket penanganan infrastruktur yang direncanakan di Aceh Tamiang. Dari jumlah tersebut, 11 paket atau sekitar 42,3 persen telah menunjukkan progres fisik, dengan satu paket telah selesai sepenuhnya. Namun, ada 15 paket lainnya, yang mencakup 57,7 persen, yang masih dalam tahap awal dan perlu percepatan. Fokus utama terletak pada 18 paket dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
- Rehabilitasi jaringan irigasi air tanah dengan progres 65%
- Supervisi pembangunan pengendali sedimen DAS Tamiang dengan progres 43,33%
- Pembangunan pengendali sedimen DAS Tamiang dengan progres 14,02%
- 15 paket lainnya yang masih dalam tahap awal
- Paket penanganan yang berkaitan langsung dengan pengendalian banjir
Pembangunan Infrastruktur Pendukung
Di sisi lain, proyek-proyek terkait pembangunan jalan, jembatan, pasokan air bersih, pengelolaan air limbah, dan pengelolaan sampah menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Semua paket dari Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Cipta Karya kini telah masuk ke tahap pelaksanaan. Salah satu paket, yang mencakup penanganan ruas Jalan Kota Langsa hingga batas Provinsi Sumatera Utara, telah berhasil diselesaikan sepenuhnya.
Pemulihan Layanan Pendidikan dan Kesehatan
Evaluasi juga mencakup pemulihan layanan pendidikan. Tujuh madrasah yang terdampak banjir telah mendapatkan penanganan melalui Kementerian Pekerjaan Umum, sementara Kementerian Agama akan menangani madrasah lainnya yang belum mendapatkan perhatian, termasuk perbaikan fasilitas bangunan dan penyediaan mebel pendidikan yang diperlukan.
Untuk memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan tidak saling tumpang tindih antarinstansi, sinergi antar lembaga sangat diperlukan. Dalam upaya pemulihan pelayanan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang didorong untuk memanfaatkan tambahan dana TKD sebesar Rp36,8 miliar. Dana ini akan digunakan untuk memperbaiki kantor dan fasilitas pemerintahan yang terdampak bencana.
Di sektor kesehatan, pemerintah daerah juga diminta untuk mengajukan kebutuhan tambahan sebanyak 70 ton PAC atau tawas kepada Kementerian Kesehatan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan layanan air bersih pada bulan November hingga Desember 2026.
Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Material Konstruksi
Satgas PRR juga meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memastikan ketersediaan dan harga semen, bahan bakar minyak, serta material konstruksi di Aceh Tamiang. Keberadaan bahan-bahan pendukung ini sangat penting agar proses normalisasi sungai dan pemulihan infrastruktur lainnya dapat berjalan tanpa hambatan di lapangan.
Secara keseluruhan, hasil monev yang dilakukan di Aceh Tamiang menunjukkan bahwa kolaborasi antara kementerian dan lembaga terkait telah memberikan jawaban terhadap beberapa permasalahan yang ada, termasuk dalam hal penanganan yang berkaitan dengan normalisasi sungai. “Alhamdulillah, beberapa isu telah berhasil diatasi dengan cepat,” pungkas Ridha, menandakan optimisme terhadap kemajuan yang akan datang.
➡️ Baca Juga: Menyelami Kenangan Sekolah yang Membentuk Masa Depan Anda dengan Kembali ke Sekolah
➡️ Baca Juga: Latihan Gym Efektif untuk Meningkatkan Kesadaran Gerak dan Postur Tubuh Anda
