Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi berkomitmen untuk memperkuat integritas dan tata kelola pemerintahan dengan dukungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam upaya ini, Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, mengungkapkan bahwa tujuan utama kolaborasi ini adalah untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan langkah ini, diharapkan tata kelola di wilayah tersebut dapat meningkat secara signifikan.
Momentum Sinergi antara Pemkab Bekasi dan KPK
Pernyataan tersebut disampaikan Asep saat membuka forum penguatan integritas di Cikarang, Bekasi. Ia menekankan bahwa kegiatan ini merupakan langkah penting untuk memperkuat kerja sama antara Pemkab Bekasi dan KPK dalam mencegah praktik korupsi serta membangun sistem pemerintahan yang berintegritas. “Kehadiran KPK bukan sekadar sebagai pengawas, tetapi sebagai mitra strategis dalam penguatan pencegahan korupsi,” ujarnya.
Kerja sama ini bertujuan untuk membangun sistem pemerintahan yang tidak hanya transparan dan akuntabel, tetapi juga efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam forum ini, Asep menyatakan bahwa fokus diskusi adalah pada implementasi pokok-pokok pikiran DPRD serta pengelolaan hibah. “Kedua tema ini sangat relevan dengan proses perencanaan pembangunan, penganggaran, dan pengelolaan keuangan daerah,” tegasnya.
Peran Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan
Asep menekankan bahwa pokok-pokok pikiran DPRD merupakan salah satu alat untuk menyerap aspirasi masyarakat, yang kemudian akan diintegrasikan dalam proses perencanaan pembangunan. Namun, setiap aspirasi yang diterima harus melalui proses verifikasi dan sinkronisasi dengan rencana pembangunan daerah, kebutuhan, kapasitas keuangan daerah, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pengelolaan hibah juga menjadi perhatian utama dalam forum ini. Asep mengingatkan agar setiap pemberian hibah dilaksanakan berdasarkan pada kebutuhan yang jelas, kelayakan, serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Pemberian hibah tidak boleh dipengaruhi oleh faktor kedekatan, tekanan, atau kepentingan tertentu. Oleh karena itu, pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh pada setiap tahap, mulai dari usulan, verifikasi, penganggaran, penetapan, penyaluran, penggunaan, hingga monitoring dan evaluasi.
Risiko dalam Pelaksanaan Pokok-Pokok Pikiran dan Hibah
Lebih lanjut, Asep mengingatkan bahwa pelaksanaan pokok-pokok pikiran dan hibah memiliki sejumlah potensi risiko yang harus diwaspadai. Beberapa risiko tersebut meliputi:
- Konflik kepentingan
- Intervensi dalam proses penganggaran
- Penerima hibah yang tidak memenuhi syarat
- Kegiatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- Penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran
Oleh karena itu, Asep meminta kepada seluruh kepala perangkat daerah untuk tidak hanya fokus pada kelengkapan administrasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memiliki substansi yang kuat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa penguatan integritas merupakan tanggung jawab kolektif.
Kepatuhan terhadap Ketentuan dan Akuntabilitas
Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, perangkat daerah juga harus menjamin bahwa setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Asep menekankan bahwa pemerintahan yang bersih tidak semata-mata berlandaskan pada kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga harus dibangun melalui sistem dan budaya kerja yang menempatkan integritas sebagai nilai utama dalam setiap pelaksanaan tugas.
Pengelolaan Anggaran yang Berorientasi pada Kesejahteraan Masyarakat
“Setiap rupiah dalam APBD adalah uang rakyat. Oleh karena itu, keberhasilan kita bukan hanya diukur dari seberapa besar realisasi anggaran, tetapi seberapa tepat anggaran tersebut digunakan dan seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat,” ungkap Asep.
Dia juga menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah daerah terhadap masukan, arahan, dan evaluasi yang diberikan oleh KPK. Evaluasi tersebut akan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam rangka memperkuat integritas dan memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah.
Peran KPK dalam Mendorong Perbaikan Tata Kelola
Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah 2, Irawati, menambahkan bahwa kegiatan supervisi ini merupakan langkah untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Irawati mengajak seluruh perangkat daerah Kabupaten Bekasi untuk lebih mengoptimalkan peran mereka dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan mencegah korupsi.
Irawati menyarankan agar upaya perbaikan tata kelola dilakukan secara menyeluruh, mencakup semua aspek mulai dari mekanisme perencanaan, penganggaran, hingga pengadaan barang dan jasa. Aspek-aspek ini merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. “Jadilah ASN yang memiliki integritas tinggi. Mari kita bangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif,” tegas Irawati.
Dengan dukungan dari KPK dan komitmen yang kuat dari Pemkab Bekasi, diharapkan integritas tata kelola pemerintahan dapat meningkat, memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi.
➡️ Baca Juga: Luhut Soroti Konflik Global, Negara Maju Disebut Dalang Banyak Perang
➡️ Baca Juga: KAI Logistik Luncurkan Angkutan Ternak di Banyuwangi, Apa Alasan Pemilihan Stasiun Ini?
