APBN 2026 Berita DPR RI Ekonomi Indonesia Kebijakan Fiskal Kesejahteraan Rakyat

APBN 2026 Dalam Sorotan Puan: Keberhasilan DPR Menjaga Kesejahteraan Rakyat di Tengah Konflik Global Melalui Kekuatan Fiskal

bila salsabila7 jam ago

1 1 minute read

Puan Maharani, selaku Ketua DPR RI, mengekspresikan kepastian lembaga legislatif untuk mengendalikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Tahun Anggaran 2026. Dia memberikan jaminan bahwa APBN akan merawat kesejahteraan rakyat di tengah situasi geopolitik global yang dinamis, khususnya konflik di Timur Tengah.

Komitmen DPR RI Melindungi APBN 2026

Selama pidato pembukaan Rapat Paripurna Masa Sidang IV Tahun 2025/2026, Puan Maharani menyampaikan bahwa DPR RI akan menjamin kekuatan fiskal APBN 2026 dalam melindungi dan memelihara standar hidup masyarakat. “DPR RI akan memastikan bahwa kekuatan fiskal APBN Tahun Anggaran 2026 tetap bisa melindungi dan menjaga standar hidup masyarakat, sehingga kesejahteraan rakyat tidak terdegradasi,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Mengantisipasi Dampak Konflik Geopolitik Dunia

Puan membahas dampak konflik geopolitik yang saat ini sedang berlangsung di Timur Tengah, yang melibatkan Iran berhadapan dengan Amerika Serikat dan Israel, yang akan berpengaruh pada stabilitas ekonomi dunia. Menurutnya, situasi ini juga akan berdampak pada ekonomi Indonesia.

Dia menjelaskan bahwa konflik tersebut berpotensi mempengaruhi harga minyak, biaya transportasi, harga barang, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, rantai perdagangan, pertumbuhan ekonomi, serta daya tahan fiskal dalam menjalankan pembangunan.

Mengatasi Harapan Rakyat dan Arah Kebijakan Fiskal

Sementara itu, masyarakat masih berharap agar negara dapat menciptakan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, serta memperluas akses layanan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, penguatan ekonomi rakyat juga menjadi prioritas yang diharapkan masyarakat.

Oleh karena itu, Puan meminta kebijakan anggaran pemerintah harus mampu menjaga daya tahan fiskal dan juga memastikan rakyat tetap mendapatkan akses ke kesejahteraannya. “Mendapat pekerjaan, pendapatannya meningkat, mendapatkan pelayanan umum yang berkualitas, merasa aman dan tentram,” kata Puan.

Informasi lengkap mengenai isu ini disampaikan melalui pernyataan resmi Ketua DPR RI Puan Maharani yang dirilis pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang IV Tahun 2025/2026.