Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan tanggapan tegas terhadap banyaknya keluhan yang disampaikan oleh masyarakat mengenai kondisi jalan yang rusak di Kabupaten Garut. Ia menyoroti ketidakcocokan antara alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Garut untuk tahun 2026 dan kebutuhan nyata di lapangan.
Tanggapan Dedi Mulyadi terhadap Keluhan Masyarakat
Pada hari Minggu di Bandung, Dedi mengungkapkan bahwa dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Garut untuk tahun 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah merekomendasikan alokasi untuk pembangunan jalan sebesar 7 persen, yang setara dengan Rp360 miliar dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Akan tetapi, dalam praktiknya, Pemerintah Kabupaten Garut hanya mengalokasikan dana sebesar Rp105 miliar, atau sekitar 2,2 persen dari total APBD untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan penerangan jalan umum (PJU).
Perincian Alokasi Anggaran
Dari jumlah tersebut, alokasi yang disediakan khusus untuk pembangunan jalan hanya mencapai Rp80 miliar. Dedi Mulyadi menekankan bahwa tidak mungkin untuk memperbaiki jaringan jalan yang sangat luas hanya dengan anggaran sebesar itu, yang juga harus mencakup PJU.
Langkah Pemprov Jabar untuk Menyikapi Masalah
Menyikapi kenyataan bahwa porsi anggaran yang ada sangat minim, Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mengambil tindakan dengan memanggil Bupati Garut dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ke Bandung untuk membahas situasi ini.
Pada pertemuan yang akan datang, Dedi Mulyadi akan meminta kepada Pemerintah Kabupaten Garut untuk melakukan revisi terhadap APBD 2026 agar dapat disesuaikan dengan rekomendasi yang telah diberikan oleh gubernur. Ini adalah langkah yang penting untuk memastikan bahwa masyarakat Garut mendapatkan infrastruktur jalan yang layak dan memadai.
Pentingnya Infrastruktur Jalan yang Baik
Langkah tegas ini diambil demi memastikan hak masyarakat Garut untuk menikmati akses jalan yang baik dan layak. Infrastruktur jalan yang memadai sangat krusial untuk mendukung mobilitas warga serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Protes Warga Terhadap Jalan Rusak
Sebelumnya, pada tanggal 20 Agustus 2026, ribuan warga dari Kabupaten Garut, termasuk masyarakat dari Kecamatan Banjarwangi, Singajaya, dan Peundeuy, bersama ratusan sopir angkutan elf, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Garut.
Mereka menyuarakan protes terhadap kondisi akses jalan utama di Garut Selatan yang telah rusak selama lebih dari 11 tahun. Kerusakan ini sangat mengganggu mobilitas masyarakat dan, dalam aksi tersebut, mereka juga mengancam akan mempertimbangkan opsi pemekaran wilayah jika tidak ada langkah konkret untuk perbaikan jalan tersebut.
Dampak Jalan Rusak bagi Masyarakat
Keberadaan jalan yang rusak tidak hanya menghambat mobilitas sehari-hari warga, tetapi juga berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan. Berikut adalah beberapa dampak yang dirasakan masyarakat akibat kondisi jalan yang buruk:
- Meningkatnya biaya transportasi karena kerusakan jalan.
- Kesulitan akses bagi kendaraan darurat, seperti ambulans dan pemadam kebakaran.
- Penurunan kualitas hidup akibat aksesibilitas yang terbatas.
- Pengaruh negatif terhadap aktivitas ekonomi lokal, seperti perdagangan dan pariwisata.
- Resiko keselamatan yang lebih tinggi bagi pengguna jalan.
Harapan untuk Perbaikan Infrastruktur
Dengan adanya perhatian dari pemerintah dan dukungan masyarakat, diharapkan masalah jalan rusak di Garut dapat segera teratasi. Infrastruktur yang baik merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Berbagai upaya perbaikan jalan tidak hanya akan memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga akan membuka peluang bagi perkembangan jangka panjang di wilayah tersebut. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dapat memberikan hasil yang optimal.
Kesimpulan
Dalam menghadapi tantangan infrastruktur jalan yang rusak, perhatian yang serius dari pemangku kebijakan sangat diperlukan. Dengan alokasi anggaran yang tepat dan tindakan cepat, diharapkan masalah ini dapat segera diatasi, sehingga masyarakat Garut dapat menikmati akses jalan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup mereka.
➡️ Baca Juga: SLB Pambudi Dharma 1 Mengapresiasi Perpustakaan Kota Cimahi yang Ramah untuk Difabel
➡️ Baca Juga: Shin Tae-yong Tekankan Pentingnya Fisik untuk Kinerja Persija yang Optimal
