Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menekankan pentingnya kepatuhan pajak sebagai pilar utama dalam menjaga kesinambungan pembangunan serta pelayanan publik di Ibu Kota. Dalam upaya ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan target penerimaan pajak daerah yang ambisius, yakni sebesar Rp49,89 triliun dalam Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2026.
Penghargaan untuk Wajib Pajak yang Patuh
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Pramono pada acara Jakarta Contributors Award 2026 yang berlangsung di Menara Kuningan Ballroom, Jakarta Selatan, pada hari Kamis, 15 Oktober. Pada kesempatan itu, Pemprov DKI Jakarta memberikan penghargaan kepada 73 wajib pajak yang dinilai telah menunjukkan tingkat kepatuhan, disiplin, dan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.
Dari 73 penerima penghargaan, terdapat 50 wajib pajak yang terdaftar di Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), 18 wajib pajak di Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta lima kontributor dari Pajak Reklame. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat serta pelaku usaha yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya.
Tantangan Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi
Pramono mengungkapkan bahwa peningkatan penerimaan pajak menjadi sangat krusial, mengingat tantangan fiskal yang dihadapi oleh Jakarta. Meskipun ekonomi Jakarta mencatat pertumbuhan tahunan sebesar 5,52 persen pada triwulan kedua tahun 2026, alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima daerah mengalami penurunan hampir Rp15 triliun.
“Peran pajak daerah menjadi semakin penting di tengah tantangan fiskal yang dialami Jakarta. Di satu sisi, ekonomi Jakarta tumbuh 5,52 persen secara tahunan, sementara di sisi lain, alokasi Dana Bagi Hasil mengalami penurunan yang cukup signifikan,” jelas Pramono.
Peran Pajak dalam Pembiayaan Program Prioritas
Menurut Pramono, pajak daerah memegang peranan strategis dalam mendukung pembiayaan berbagai program prioritas pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari pajak ini digunakan untuk meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat, serta menangani isu-isu perkotaan yang memerlukan dukungan anggaran yang berkelanjutan.
“Pajak yang dibayarkan oleh warga dan pelaku usaha akan dikembalikan dalam bentuk pelayanan publik. Penggunaan anggaran ini mencakup sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, transportasi, perumahan, serta penanganan masalah sampah, banjir, stunting, dan kemiskinan,” tambahnya.
Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak
Untuk mendorong kepatuhan pajak, Pemprov DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyederhanaan proses administrasi, penyediaan informasi yang lebih transparan, serta percepatan dalam menangani pengaduan. Inisiatif ini diharapkan dapat membuat layanan perpajakan semakin mudah diakses dan lebih transparan bagi masyarakat serta pelaku usaha.
Pramono berharap bahwa Jakarta Contributors Award tidak hanya menjadi ajang pemberian penghargaan, tetapi juga dapat mendorong terciptanya lingkungan usaha yang sehat. Ia mengajak pelaku usaha untuk terus mengembangkan bisnis, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.
Mendorong Pertumbuhan Usaha Melalui Pajak
“Penghargaan ini seharusnya menjadi pendorong bagi dunia usaha untuk terus tumbuh dan berkontribusi dalam pembangunan Jakarta. Kita berharap para penerima penghargaan dapat terus mengembangkan usaha mereka, membuka lebih banyak lapangan kerja, serta menginspirasi pelaku usaha lain untuk lebih patuh dalam membayar pajak,” ungkap Pramono.
Manfaat Pajak untuk Pembangunan Daerah
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menyatakan bahwa penerimaan pajak daerah merupakan salah satu pilar utama dalam pembiayaan pembangunan. Berbagai manfaat dari penerimaan pajak ini dapat dilihat dari rehabilitasi gedung sekolah, perbaikan taman, hingga kelanjutan dukungan pendidikan bagi masyarakat.
“Saat ini, banyak sekali yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI, mulai dari rehabilitasi sekolah hingga perbaikan taman. Program bantuan pendidikan seperti KJP Plus dan KJMU juga tetap kami berikan. Semua itu bersumber dari pendapatan pajak,” jelas Lusiana.
Transparansi dan Kepercayaan Wajib Pajak
Lusiana menambahkan bahwa transparansi dalam penggunaan anggaran dan kemudahan pelayanan menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan di kalangan wajib pajak. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jelas terkait pemanfaatan pendapatan daerah serta dampaknya terhadap pembangunan.
Ia berharap Jakarta Contributors Award 2026 dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan meningkatnya kepatuhan, diharapkan penerimaan daerah dapat mendukung pembiayaan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Jakarta hingga akhir tahun.
➡️ Baca Juga: Gubernur Papua Barat Ingatkan OPD Untuk Capai Target APBD Meski WFH
➡️ Baca Juga: Mantan Pekerja Jadi Otak Pencurian Kabel KCIC Whoosh, Kasus Terbongkar Secara Menyeluruh