Gubernur Pramono Desak Pemerintah Pusat Tindak Lanjuti Masalah Emisi PLTU Suralaya

bila salsabila

3 hari ago

Jakarta – Di tengah meningkatnya keprihatinan mengenai kualitas udara di Ibu Kota, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa polusi tidak hanya disebabkan oleh kendaraan bermotor dan sektor transportasi saja. Ia menggarisbawahi bahwa aktivitas industri di sekitar Jakarta, khususnya pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang menggunakan batu bara, juga menjadi faktor signifikan yang perlu ditangani guna mengurangi emisi di wilayah ini.

PLTU Suralaya dan Dampaknya Terhadap Kualitas Udara

Pernyataan Pramono tersebut disampaikan setelah ia menghadiri acara Indonesia International Transport Summit (IITS) 2026 yang berlangsung di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ia menyoroti PLTU yang terletak di Suralaya, Cilegon, Banten, sebagai salah satu penyumbang emisi yang berpengaruh terhadap kualitas udara di Jakarta. Menurutnya, keberadaan pembangkit ini harus menjadi perhatian serius dalam upaya pengendalian polusi udara.

Salah satu poin penting yang disampaikan oleh Pramono adalah bahwa masalah polusi udara di Jakarta semakin rumit, terutama karena sumber emisi tidak hanya berasal dari dalam kota, tetapi juga dari daerah sekitarnya. Oleh karena itu, kebijakan pengendalian emisi tidak dapat hanya fokus pada sektor transportasi yang beroperasi di dalam Jakarta.

Pentingnya Mengatasi Sumber Emisi dari Kawasan Industri

“Masalahnya bukan hanya terletak pada transportasi di Jakarta. Ada berbagai isu lain yang harus diperhatikan, seperti emisi dari industri-industri yang berada di sekitar Jakarta, salah satunya PLTU Suralaya yang masih menggunakan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan,” ungkap Pramono setelah mengikuti rangkaian acara IITS 2026.

Menurutnya, kawasan industri di sekitar Jakarta masih memiliki cukup banyak fasilitas yang bergantung pada batu bara sebagai sumber energi. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Provinsi DKI dalam mencapai target pengurangan emisi dan memperbaiki kualitas udara di perkotaan.

Integrasi Kebijakan Pengendalian Emisi

Pramono menegaskan bahwa meskipun pengurangan emisi dari sektor transportasi tetap vital, upaya tersebut tidak akan mencapai hasil maksimal jika sumber polusi dari kawasan suburban tidak dikelola dengan baik. Ia menyampaikan bahwa penggunaan PLTU berbahan bakar batu bara di sekitar Jakarta adalah isu yang harus dibahas secara lintas wilayah.

“Apa pun langkah yang diambil pemerintah dalam upaya memperbaiki transportasi di Jakarta, seperti pengembangan mobil listrik dan peralihan dari transportasi pribadi ke transportasi umum, semua itu belum sepenuhnya menyelesaikan masalah jika kawasan suburban masih diizinkan untuk menggunakan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara,” imbuhnya.

Inisiatif Pemprov DKI dalam Mengurangi Emisi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama ini telah berupaya mendorong berbagai kebijakan untuk mengurangi emisi di sektor transportasi. Kebijakan ini mencakup perluasan penggunaan kendaraan listrik dan peningkatan kualitas angkutan umum. Namun, Pramono mengingatkan bahwa langkah-langkah ini perlu sejalan dengan kebijakan pengendalian emisi dari kawasan aglomerasi agar hasilnya lebih signifikan.

Pramono berharap permasalahan emisi dari wilayah sekitar Jakarta tidak hanya menjadi beban bagi pemerintah daerah. Ia mendorong partisipasi aktif dari pemerintah pusat dalam menangani masalah ini, mengingat bahwa aktivitas industri dan pembangkit listrik di kawasan penyangga berdampak luas dan seringkali melampaui batas wilayah administratif.

Koordinasi Antarpemerintah untuk Penanganan Polusi

“Sebagai Gubernur Jakarta, saya berharap ada koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah, agar semua yang berkontribusi terhadap tingginya emisi dapat diatur secara bersama-sama,” tegas Pramono. Ia menyatakan bahwa kolaborasi ini sangat diperlukan agar kebijakan pengendalian polusi dapat diterapkan secara menyeluruh.

Pramono menilai Jakarta dan kawasan sekitarnya saling terhubung erat dalam masalah lingkungan, ekonomi, mobilitas, dan aktivitas industri. Oleh karena itu, penanganan kualitas udara harus dilakukan dengan pendekatan kawasan aglomerasi, dan tidak bisa dipisahkan berdasarkan batas administratif yang ada.

Transformasi Transportasi dan Pengurangan Emisi

Meskipun menekankan pentingnya menanggulangi emisi dari kawasan industri, Pramono tetap menggarisbawahi perlunya transformasi sistem transportasi di Jakarta. Peralihan masyarakat dari penggunaan kendaraan pribadi menuju transportasi umum serta penggunaan kendaraan listrik tetap menjadi bagian krusial dalam strategi untuk menekan emisi di perkotaan.

Ia berpendapat bahwa berbagai program yang telah dijalankan perlu dilanjutkan bersamaan dengan pengendalian sumber emisi lain yang berasal dari sekitar Jakarta. Dengan penerapan pendekatan yang terintegrasi, diharapkan upaya untuk memperbaiki kualitas udara dapat memberikan dampak yang lebih besar dan positif bagi masyarakat.

Rencana Aksi yang Terintegrasi untuk Kualitas Udara

Peningkatan penggunaan kendaraan listrik di Jakarta.
Perbaikan kualitas angkutan umum agar lebih menarik bagi masyarakat.
Pengawasan ketat terhadap emisi dari industri di kawasan suburban.
Kampanye kesadaran tentang pentingnya menggunakan transportasi umum.
Koordinasi antar pemerintah untuk kebijakan pengendalian polusi yang lebih efektif.

Dengan langkah-langkah tersebut, Pramono berharap Jakarta dapat menjadi kota yang lebih bersih dan sehat. Keberhasilan dalam mengatasi masalah emisi di PLTU Suralaya dan sumber-sumber lainnya akan membawa perubahan positif tidak hanya untuk Jakarta, tetapi juga untuk kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Melalui kolaborasi dan pendekatan yang komprehensif, Pramono Anung optimis bahwa Jakarta dapat menghadapi tantangan polusi udara dan menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi warganya.