Gubernur Khofifah Lantik MHD Aftabuddin Sebagai Plt Kadis ESDM Jatim untuk Optimalisasi Layanan

bila salsabila

April 18, 2026

Dalam situasi yang penuh tantangan, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengambil langkah strategis dengan menunjuk MHD Aftabuddin Rijaluzzaman sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Keputusan ini diambil untuk memastikan bahwa pelayanan publik di sektor ini tetap berjalan optimal, terutama setelah penetapan status tersangka terhadap pejabat sebelumnya. Langkah ini bukan hanya penting untuk menjaga kesinambungan layanan, tetapi juga untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Penunjukan MHD Aftabuddin Rijaluzzaman

Penunjukan MHD Aftabuddin Rijaluzzaman sebagai Plt Kadis ESDM Jatim tertuang dalam Surat Nomor 800/2506/204.4/2026 yang diterbitkan pada 17 April 2026. Surat ini menjadi dasar bagi langkah administratif yang diambil oleh Gubernur untuk memastikan bahwa pelayanan publik tidak terganggu. Dalam situasi yang tidak menentu ini, kehadiran pemimpin sementara di Dinas ESDM diharapkan dapat menjamin kesinambungan dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Keputusan Strategis Pascapenetapan Tersangka

Keputusan untuk menunjuk MHD Aftabuddin sebagai Plt Kadis ESDM tidak terlepas dari penetapan status tersangka dan penahanan Kepala Dinas ESDM Jatim sebelumnya, Aris Mukiyono. Kasus yang melibatkan dugaan pungutan liar dalam perizinan pertambangan dan air tanah ini ditangani oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dengan latar belakang tersebut, penunjukan ini menjadi krusial untuk menghindari kekosongan dalam manajemen dan operasional Dinas ESDM.

Penahanan Aris Mukiyono oleh Kejaksaan Tinggi Jatim.
Dugaan pungutan liar dalam perizinan pertambangan.
Kasus ini ditangani oleh Bidang Pidana Khusus Kejati Jatim.
Dua ASN lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka.
Proses hukum sedang berjalan.

Komitmen Terhadap Proses Hukum

Dalam keterangannya, Khofifah menegaskan komitmennya untuk menyerahkan seluruh proses hukum kepada aparat penegak hukum (APH). Ia menyatakan, “Kita menghormati proses tersebut dan berharap semua berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk tidak mencampuri proses hukum yang sedang berlangsung, demi menjaga integritas dan kepercayaan publik.

Pentingnya Penunjukan Plt di Dinas ESDM

Khofifah menekankan bahwa penunjukan Plt Kadis ESDM merupakan langkah administratif yang penting untuk menjaga stabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sektor energi dan sumber daya mineral memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, sehingga keberadaan pemimpin sementara sangat diperlukan. “Kami ingin memastikan bahwa semua layanan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa hambatan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pelayanan perizinan dan fungsi pengawasan di sektor ESDM untuk tetap berjalan dengan baik. Penunjukan MHD Aftabuddin diharapkan dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pejabat sebelumnya, serta menjaga alur pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Integritas dan Profesionalitas dalam Pelayanan Publik

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah juga mengingatkan seluruh jajaran perangkat daerah untuk selalu menjunjung tinggi integritas dan profesionalitas. Tugas yang diemban harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Pelayanan publik harus dilakukan dengan baik, transparan, dan sesuai dengan aturan,” imbuhnya.

Menjaga Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan masyarakat merupakan aset berharga bagi pemerintah. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah sangat penting. Khofifah menekankan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di seluruh sektor, termasuk di dalam Dinas ESDM.

Kebijakan yang diambil dalam penunjukan Plt Kadis ESDM ini juga mencerminkan sikap proaktif pemerintah dalam memberikan solusi atas masalah yang timbul. Dengan adanya pemimpin sementara yang berpengalaman, diharapkan proses administrasi dan pelayanan publik di sektor energi dapat berjalan dengan baik, meskipun dalam situasi yang tidak ideal.

Langkah-Langkah Selanjutnya dalam Optimalisasi Layanan

Ke depan, langkah-langkah strategis akan diambil untuk memastikan bahwa Dinas ESDM dapat beroperasi optimal. Di antara langkah-langkah tersebut adalah:

Melakukan evaluasi terhadap sistem pelayanan yang ada.
Memperbaiki prosedur perizinan untuk efisiensi waktu dan biaya.
Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan dan pemanfaatan sumber daya air.
Membangun komunikasi yang lebih baik antara pemangku kepentingan dan masyarakat.
Mendorong pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pegawai Dinas ESDM.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Dinas ESDM dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan MHD Aftabuddin sebagai Plt diharapkan mampu membawa perubahan positif dan inovasi dalam pelayanan di sektor ini.

Peran Masyarakat dalam Pengawasan

Pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak bisa dipandang sebelah mata. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan masukan dan kritik yang konstruktif. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat terjalin dengan baik.

Khofifah juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan proyek-proyek yang ada di sektor ESDM. “Kita perlu memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Kesimpulan

Dengan penunjukan MHD Aftabuddin sebagai Plt Kadis ESDM Jatim, Gubernur Khofifah menunjukkan komitmennya untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik. Penegakan hukum yang transparan dan akuntabel, serta partisipasi aktif masyarakat, menjadi kunci untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui langkah-langkah yang diambil, diharapkan Dinas ESDM dapat berkontribusi positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur.