Peningkatan konflik geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga mempengaruhi berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Efek dari konflik ini mencakup peningkatan biaya impor energi dan pangan, potensi gangguan pada rantai pasokan internasional, dan ketidakstabilan sektor pariwisata. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) telah mengeluarkan pernyataan peringatan tentang risiko yang mungkin dihadapi oleh sektor bisnis nasional jika konflik ini berlanjut atau meningkat.
Shinta Widjaja Kamdani, Ketua Umum APINDO, mencatat bahwa risiko utama tidak hanya berasal dari sentimen pasar yang tidak stabil, tetapi juga dari potensi gangguan pada jalur perdagangan dan energi global, terutama di Selat Hormuz. Selat Hormuz adalah jalur kritis bagi perdagangan energi global, dengan sekitar 20% dari minyak dunia melintasi area ini. Setiap gangguan pada jalur ini dapat mencetuskan efek domino yang signifikan.
“Pelaku usaha saat ini khawatir dengan peningkatan risk premium harga minyak dan gas, serta kenaikan biaya logistik internasional. Bahkan tanpa penutupan jalur secara fisik, ketidakpastian saja sudah cukup untuk mendorong lonjakan harga energi dan biaya logistik global,” kata Shinta. Peningkatan harga energi ini akan langsung berdampak pada biaya produksi berbagai industri di Indonesia, khususnya yang sangat bergantung pada energi sebagai input utama.
Sebagai negara pengimpor minyak, Indonesia sangat rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia. Peningkatan harga energi dapat meningkatkan biaya produksi secara signifikan dan mengecilkan ruang fiskal pemerintah, terutama jika harga energi global melampaui asumsi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pemerintah harus bersiap untuk menghadapi kemungkinan peningkatan subsidi energi, yang akan menambah beban pada anggaran negara.
APINDO juga mengungkapkan kekhawatiran tentang dampak inflasi pada sektor pangan. Peningkatan harga energi akan berdampak pada biaya distribusi, logistik, dan transportasi komoditas pangan. Biaya transportasi yang lebih tinggi akan diteruskan kepada konsumen, sehingga harga pangan akan meningkat.
“Dalam situasi tertentu, tekanan ini dapat mempercepat kenaikan harga bahan pokok, terutama jika disertai dengan gangguan pasokan global atau penurunan nilai tukar. Oleh karena itu, stabilitas pasokan dan distribusi pangan menjadi aspek penting yang perlu dipertahankan jika dampak konflik menjadi luas dan berlarut-larut,” jelas Shinta.
Pemerintah perlu bergerak secara proaktif untuk memastikan ketersediaan dan terjangkaunya pangan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang rentan. Dari perspektif fiskal, jika harga energi tetap tinggi, subsidi dan kompensasi energi berpotensi meningkat secara signifikan. Pemerintah harus menangani risiko ini dengan hati-hati untuk menghindari tekanan yang berlebihan pada defisit anggaran dan pembiayaan utang negara.
Manajemen utang yang disiplin, menjaga rasio defisit dalam batas yang ditetapkan, dan mengantisipasi dampak dari konflik geopolitik Timur Tengah terhadap Indonesia adalah kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang meningkat.
➡️ Baca Juga: Cak Imin Mendukung UMKM Kuliner Melalui Festival Jejak Jajanan Nusantara untuk Pemulihan Ekonomi Masyarakat
➡️ Baca Juga: Mengurai Dinamika Impor Pakaian Bekas AS: Peluang Hemat Bahan Baku vs Tantangan UMKM Tekstil Indonesia