Pemerintah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sedang mempersiapkan pelaksanaan 20 proyek infrastruktur pengendali banjir yang bertujuan untuk memperkuat upaya penanganan banjir yang sering terjadi di wilayah Bandung Selatan dan sekitarnya. Dengan meningkatnya intensitas hujan dan perubahan iklim, kebutuhan akan solusi jangka panjang untuk mengatasi banjir menjadi semakin mendesak.
Perencanaan Proyek Infrastruktur Pengendali Banjir
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung, Zeis Zultaqawa, menyampaikan bahwa semua lokasi proyek telah masuk ke dalam tahap perencanaan dan saat ini masih dalam proses koordinasi dengan pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menangani masalah banjir yang kerap mengganggu aktivitas masyarakat setempat.
“Kami telah menyusun rencana untuk 20 infrastruktur pengendali banjir dan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pembangunan ini dapat segera direalisasikan,” ungkap Zeis dalam konferensi pers di Bandung pada Rabu, 29 April.
Jenis Infrastruktur yang Direncanakan
Berbagai jenis infrastruktur yang direncanakan meliputi kolam retensi dan polder di beberapa titik yang rawan mengalami genangan air. Beberapa lokasi yang menjadi fokus antara lain:
- Cilampeni
- Citarik
- CPI
- Hilir Situ Burung
- Tegalluar
- Ciparay
- Cigede
- Ciputat
- Kawasan TOD Tegalluar
Inisiatif ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2024–2044. Proyek tersebut tidak hanya bertujuan untuk mengatasi masalah banjir, tetapi juga untuk menyesuaikan pembangunan dengan kajian tata ruang dan strategi mitigasi bencana yang telah dirumuskan.
Complementing Existing Infrastructure
Proyek ini akan melengkapi sebelas infrastruktur pengendali banjir yang sudah ada sebelumnya, seperti Kolam Retensi Cieunteung, Kolam Retensi Andir, serta Polder Bojong Citepus dan Cisangkuy. Penambahan ini diharapkan dapat mengurangi risiko banjir secara signifikan di daerah-daerah yang rawan.
Tantangan Geografis dan Lingkungan
Zeis menjelaskan bahwa masalah banjir di Kabupaten Bandung tidak hanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah yang berbentuk cekungan. “Karakteristik geografi kita mirip dengan mangkuk seluas 1.800 kilometer persegi yang dikelilingi pegunungan,” jelasnya.
Air dari gunung-gunung di sekitar wilayah ini mengalir menuju pusat cekungan melalui Sungai Citarum, namun sulit untuk mengalir keluar, sehingga seringkali menyebabkan genangan di bagian tengah dan selatan. Dengan topografi yang bervariasi, Kecamatan Kertasari berada pada titik tertinggi dengan ketinggian 1.512 meter di atas permukaan laut (mdpl), sedangkan daerah seperti Baleendah dan Dayeuhkolot terletak pada titik terendah, yaitu 664 meter mdpl.
Pergeseran Penggunaan Lahan
Selain faktor geografis, perubahan penggunaan lahan juga berkontribusi terhadap meningkatnya risiko banjir. Dalam satu dekade terakhir, tercatat sekitar 942,68 hektare lahan pertanian telah beralih fungsi menjadi area bangunan. Hal ini mempersempit area resapan air yang seharusnya bisa menampung limpasan air hujan.
Salah satu contoh nyata dari fenomena ini dapat dilihat di Kecamatan Cimenyan, di mana luas permukiman meningkat sebesar 584,90 hektare, sementara luas lahan pertanian berkurang sebanyak 582,4 hektare dalam periode yang sama.
Pentingnya Pengetatan Aturan Tata Ruang
Zeis menekankan bahwa kondisi ini menunjukkan perlunya pengetatan aturan tata ruang untuk mencegah pembangunan baru yang dapat memperkecil area resapan air. “Pengembang harus berkontribusi dalam menyediakan ruang resapan air agar beban limpasan tidak seluruhnya ditanggung oleh infrastruktur publik,” tambahnya.
Sesuai dengan regulasi yang berlaku, setiap pengembang diwajibkan untuk menyediakan ruang resapan atau penampungan air minimal sebesar 10 persen dari total luas lahan yang dikelola. Hal ini diharapkan dapat membantu mengurangi dampak negatif dari pembangunan yang tidak terencana.
Implementasi dan Kolaborasi
Dalam rangka memastikan keberhasilan proyek-proyek ini, kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat menjadi sangat penting. Koordinasi yang baik akan memastikan bahwa setiap proyek yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan tepat waktu. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam proses ini juga akan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan berkontribusi pada solusi pengendalian banjir.
Peran Masyarakat dalam Pengendalian Banjir
Partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan banjir tidak bisa diabaikan. Edukasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan mengelola penggunaan lahan secara bijak harus digalakkan. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga area resapan air dan tidak sembarangan membangun di daerah yang rawan banjir.
Melalui upaya kolaboratif antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat, diharapkan proyek infrastruktur pengendali banjir ini tidak hanya akan mengurangi risiko banjir, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Bandung secara keseluruhan.
Kesimpulan
Dengan adanya rencana pembangunan 20 proyek infrastruktur pengendali banjir, Kabupaten Bandung menunjukkan keseriusannya dalam menangani masalah banjir yang telah menjadi masalah kronis di wilayah tersebut. Melalui perencanaan yang matang dan kolaborasi antara berbagai pihak, diharapkan solusi yang dihasilkan dapat memberikan dampak positif dan keberlanjutan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.
➡️ Baca Juga: Karyawan di Italia Dapat Cuti untuk Merawat Hewan Peliharaan yang Sakit
➡️ Baca Juga: Enam dari Seratus Bayi di Indonesia Menghadapi Risiko Stunting yang Tinggi
