Jakarta – Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menggarisbawahi pentingnya upaya UNESCO dalam memperkuat repatriasi benda budaya ke negara asalnya. Dalam konteks global yang semakin kompleks, ia juga menekankan perlunya memastikan bahwa kemajuan dalam kecerdasan buatan (AI) tidak justru memperlebar kesenjangan yang ada di masyarakat.
Prioritas Indonesia dalam Sidang Dewan Eksekutif UNESCO
Isu mengenai repatriasi benda budaya dan perkembangan teknologi merupakan dua dari tiga poin utama yang dibahas Indonesia dalam Sidang Dewan Eksekutif UNESCO yang berlangsung di Paris pada tanggal 8 Oktober. Dalam forum tersebut, Indonesia mengusulkan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas organisasi ini dalam menghadapi tantangan global.
Indonesia menekankan pentingnya penguatan multilateralisme dan reformasi di UNESCO agar organisasi ini dapat berfungsi dengan lebih responsif terhadap berbagai isu, mulai dari konflik bersenjata, ketimpangan sosial, hingga krisis iklim dan perubahan teknologi yang pesat.
Repatriasi Benda Budaya sebagai Kedaulatan Budaya
Salah satu fokus utama Indonesia adalah upaya repatriasi benda dan artefak budaya yang telah hilang atau dicuri. Menurut Fadli Zon, pengembalian warisan budaya tidak hanya sekadar tindakan administratif, melainkan merupakan langkah penting untuk menegakkan kedaulatan budaya suatu bangsa.
“Bagi Indonesia, repatriasi adalah keharusan moral yang bertujuan untuk memulihkan keutuhan warisan budaya kita. Ini adalah langkah untuk mengatasi ketidakadilan sejarah dan membangun rasa saling menghormati antar bangsa,” ujar Menbud dalam keterangan persnya.
Kerja Sama Internasional dalam Repatriasi Benda Budaya
Indonesia saat ini aktif menjalin kerjasama dengan berbagai negara untuk mengembalikan benda-benda budaya yang menjadi bagian dari identitas nasional. Salah satu contohnya adalah Koleksi Dubois dari Belanda, yang mencakup lebih dari 30.000 fosil yang berkaitan dengan Homo erectus, atau Manusia Jawa.
Menteri Kebudayaan juga mengajak negara-negara anggota UNESCO untuk memperkuat kerja sama dalam pelindungan warisan budaya, baik yang berwujud maupun yang tak berwujud, termasuk dalam hal pengembalian dan restitusi benda budaya ke negara asalnya.
Pentingnya Transformasi Digital dalam Budaya
Di samping isu repatriasi, Indonesia juga menekankan pentingnya transformasi digital sebagai salah satu prioritas. Fadli Zon mengingatkan bahwa pemanfaatan AI harus berfokus pada kebermanfaatan bagi manusia dan harus dapat diakses secara lebih merata.
Kemajuan teknologi diharapkan dapat memperkecil kesenjangan sosial, bukan justru memperlebar ketidaksetaraan. Oleh karena itu, tata kelola AI harus dilakukan secara etis dan transparan, dengan menghormati keberagaman budaya, bahasa, serta hak-hak masyarakat.
Komitmen Indonesia terhadap Kesiapan AI
Indonesia juga menonjol sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang berhasil menyelesaikan UNESCO AI Readiness Assessment Methodology. Dalam hal ini, pemerintah berkomitmen untuk mendorong dukungan lebih besar bagi negara-negara berkembang, khususnya dalam bentuk peningkatan kapasitas, keahlian, dan kebijakan terkait AI.
Mendukung UNESCO sebagai Ruang Dialog
Prioritas yang lain adalah menjaga UNESCO sebagai platform dialog antar negara, terutama di tengah perbedaan politik yang ada. Indonesia mendorong reformasi melalui agenda UNESCO-80, agar organisasi ini bisa menjadi lebih efektif, responsif, dan lincah tanpa mengorbankan mandat dasarnya.
Keterwakilan Negara-Negara di Sekretariat UNESCO
Dalam pidatonya, Fadli Zon juga menyoroti pentingnya keterwakilan negara-negara Asia dan Pasifik di Sekretariat UNESCO yang dinilai masih belum seimbang. Ia menekankan perlunya komposisi yang lebih representatif untuk memperkuat legitimasi dan efektivitas organisasi tersebut.
Dampak Konflik terhadap Warisan Budaya dan Pendidikan
Selanjutnya, ia membahas dampak konflik yang sering kali merugikan warga sipil, yang mencakup sekolah, universitas, perpustakaan, situs budaya, dan tempat ibadah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya perlindungan terhadap warisan budaya dan edukasi di wilayah yang terdampak konflik.
Fadli Zon juga meminta UNESCO untuk terus mendokumentasikan kerusakan yang terjadi, menjaga keberlanjutan pendidikan, serta kebebasan berekspresi di kawasan-kawasan yang terpengaruh oleh konflik.
➡️ Baca Juga: Diskominfo Kaltim Mengklarifikasi Alokasi Rp25 Miliar untuk Rumah Dinas
➡️ Baca Juga: Maverick Vinales, Pembalap MotoGP, Memilih Nasi Goreng Sebagai Menu Favoritnya
